Renstra

  • Dibaca: 335 Pengunjung

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inimembawa dampak terhadap proses perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana daerah selama ini yang hanya sebagai pelaksana dari berbagai program pusat saat ini harus membuat perencanaan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Demikian juga yang diamanatkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap menguatnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan pemberian otonomi yang lebih luas diharapkan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendidikan, lebih mandiri, lebih berdaya saing dalam pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah berdasarkan pengambilan keputusan bersama atau keputusan partisipatif seluruh stakeholder.

Di sisi lain sangat disadari bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terarah sebagai pegangan dan strategi bagi pengelola pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis(Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung ini adalah merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya pendidikan yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang ingindicapaidi masa yang akan datang.

Renstra ini dibuat berorientasi kedepan dan secara jelas diupayakan untuk menjembatani antara kondisi riil saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan dengan memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki serta mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki SKPD dan sesuai dengan mandat Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung sebagai pedoman pelaksanaan  program dan kegiatan  dalam  rentang  waktu 2014– 2018.

Adapun proses penyusunan renstra ini dimulai dengan melakukan analisis terhadap Rentstra SKPD Dinas Pendidikan  tahun 2008– 2013yang berupa capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, kelemahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk terjadinya kesinambungan program daerah dengan program nasional, maka dilakukan pula analisis kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga yang telah dituangkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010 – 2014. Hasil analisis ini kemudian dipadukan dengan kebijakan Bupati Klungkung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dalam bidang pendidikan sebagaimana yang tertera dalam misi II yaitu “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Klungkung”.

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi acuan untuk menyusun RPJM Daerah yang bersangkutan. Hubungan-hubungan antara RPJP Nasional dan Daerah.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok yaitu menetapkan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;mengelola penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di Kabupaten Klungkung; menetapkan kebijakan operasional kepemudaan dan olahraga di kabupaten sesuai kebijakan nasional dan provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung di pimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh sekretaris dinas dan beberapa kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi yang masing-masing memiliki tugas dan peran yang spesifik. Berikut ini adalah uraian tugas dari masing-masing personel yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung :

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas PerangkatDaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, maka Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dengan struktur sebagai berikut :

 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan adalah tersedianya sarana prasarana layanan pendidikan mulai dari PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau tanpa adanya hambatan biaya dan lokasi tempat bagi masyarakat Kabupaten Klungkung. 

Sasaran utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Klungkung, adalah pelaksanaan rintisan wajar 12 tahun mulai tahun 2014 menjadi wajib belajar 12 tahun pada tahun 2018, tercapainya angka partisipasi pendidikan yang semakin meningkat dan minimal 100 % pada tahun 2018 pada semua jenjang pendidikan . 

Adapun permasalahan pelayanan SKPD pada tugas dan fungsi ini adalah :

a.  Terbatasnya akses TK Negeri sebagai TK Pembina. Klungkung sudahmemiliki 4buah TK Negeri yang berlokasi di empatkecamatan. Selebihnya berupa TK/PAUD dengan kondisi seadanya.

b.  Tidak meratanya penyebaran penduduk sehingga menyulitkan pemetaan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan.

c.  Pada jenjang SMP dan SMA masyarakat masih memilih sekolah negeri sebagai perioritas dan bahkan mutlak harus mendapat sekolah negeri, sehingga sekolah negeri selalu menghadapi kelebihan daya tampung; khususnya pada sekolah-sekolah yang berlokasi pada daerah padat penduduk.

d.  Mekanisme dan sistem penerimaan peserta didik baru(PPDB)yang belum mampu dijalankan sebagaimana mestinya membuat beban yang tinggi dalam penyiapan sarana pendidikan khususnya pada sekolah negeri.

e.  Jumlah murid dalam 1 rombel untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK Negeri masih jauh melebihi Standar Pelayanan Minimal.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

ngunan bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan Kabupaten Klungkung secara keseluruhan. Arah program pembangunan Kabupaten Klungkung tercermin  dari Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam menetapkan program pembangunan pendidikan oleh Dinas Pendidikan tidak dapat lepas dari visi dan misi kabupaten. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung merumuskan visi dan  misinya sebagai berikut:

VISI :

Terselenggaranya Pendidikan yang Berkualitas dan Terjangkau”.


MISI :

1.    Meningkatkan keterjangkauanpelayanan pendidikan yang berkualitas terhadap semua lapisan masyarakat;

2.    Mewujudkan berbagai usaha yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia sekolah;

3.    Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi Guru dan Tenaga Kependidian;

4.    Mendukung dan memfasilitasi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi 1. Pendidikan mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan fokus utama pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. Untuk itu penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas perlu dilaksanakan terhadap semua lapisan masyarakat.

Misi 2. Mengoptimalkan capaian dan penuntasan wajib belajar pendidikan sembilan tahun merupakan manusia pembangunan manusia bukan hanya bagi anak usia sekolah namun juga bagi masyarakat usia dewasa 15 tahun keatas. Penerapan standar pendidikan nasional (SNP) di satuan pendidikan menjadi sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan akses pendidikan dasar yang bermutu. Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) penduduk usia 15 tahun keatas masih rendah yaitu 6,98 tahun, ini menunjukkan belum tercapainya program wajib belajar pendidikan sembilan tahun pada penduduk usia 15 tahun keatas.

Misi 3. Peningkatan mutu, kompetensi dan profesionalisme guru antara lain dihasilkan oleh penerapan system penilaian kinerja guru yang sahih, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu.

Misi 4. Selain pendidikan bagi anak usia sekolah, peningkatan mutu dan kapsitas pendidikan masyarakat diataranya pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menangah. Peningkatan mutu lembaga penyelenggara kegiatan belajar masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif.

Tujuan :

1)      Meningkatkan kesempatan memperoleh layanan pendidikananak usia dini

2)      Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar

3)      Meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan

4)      Meningkatkan kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat.

Sasaran :

1)      Meningkatnya akses pendidikan masyarakat usia dini

2)      Meningkatnya akses dan mutu pendidikan masyarakat usia sekolah

3)      Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan

4)      Meningkatnya kualitas pendidikan orang dewasa

 

Selengkapnya dapat di download pada file di bawah :

  • Dibaca: 335 Pengunjung